Jayen Muhammad: Rano Karno Harus Produktif

A.Solahudin (Jayen)

Pasca ditetapkannya Rano Karno sebagai (Plt) Gubernur Banten menggantikan gubernur sebelumnya, Hj. Ratu Atut Chosiyah, yang diberhentikan setelah didakwa karena kasus korupsi. A. Solahudin, pengurus PKC PMII Banten, menilai bahwa provinsi Banten sedang mengalami transisi politik yang harus segera dituntaskan oleh semua stakeholder terutama Rano Karno sebagai orang nomor satu di Banten. Menurutnya, kesadaran politik dalam membangun provinsi Banten harus dimiliki semua elemen pemerintahan, juga masyarakat Banten secara keseluruhan.

"Disadari atau tidak, didakwanya Atut atas kasus korupsi yang menjeratnya, dan naiknya Rano sebagai (plt) gubernur, tentu berimplikasi pada ketegangan politik di tanah kesultanan ini", tandas pria yang akrab disapa Jayen itu.

"penting kiranya Rano Karno menjalankan komunikasi politik dengan baik, jika tidak, kemungkinan besar kepemerintahannya tidak stabil, sehingga dalam menjalankan pembangunan di provinsi Banten menjadi tersendat", lanjutnya saat diskusi politik di sekretariat PKC PMII Banten, Serang, 03 Oktober 2014.

Jayen juga memaparkan (Plt) Gubernur harus produktif, canangan program kerja kedepan tentu harus berbasis development oriented.

"Orientasi pembangunan harus menjadi landasan fundamen bagi kepemimpinan Rano, sesuai dengan visi dan misi provinsi Banten dalam mewujudkan kesejahteraan sosial", paparnya.

Dalam momentum hari jadi provinsi Banten ini, 04 Oktober 2014, Jayen juga berharap agar kedepan Banten menjadi provinsi yang diperhitungkan, tidak malah sebaliknya, menjadi salah satu provinsi terkorup di Indonesia.

"Di usia Provinsi Banten yang sudah beranjak empat belas tahun ini, tentu kita berharap Banten bersih dari korupsi, ciptakan clean governmen, reformasi birokrasi serta pemerataan pembangunan di semua aspek", imbuhnya. (Ud)